Inovasi Pelayanan Publik E-gov

Inovasi Pelayanan Publik  E-gov

Sejak penggunaan ICT telah merambah secara luas ke dalam kehidupan organisasi sektor publik, ternyata pemanfaatan teknologi tersebut tidak  hanya mampu menggiring atas terjadinya pergeseran yang positif dibidang proses dan prosedur penyusunan kebijakan publik, tetapi juga mampu menciptakan terjadinya peningkatan tranparansi dan akuntabilitas hampir diseluruh fungsi pemerintahan, dan dapat pula meningkatkan jumlah cost saving pada kegiatan administrasi pemerintahan. Bahkan lebih dari pada itu penerapan E-Gov secara kuantitatif mampu memperluas cakupan pelayanan, sedangkan secara kualitatif  juga sangat efektif dalam menumbuhkan  tingkat kepuasan masyarakat penerima jasa layanan yang disedikan oleh pihak pemerintah sebagai provider-nya. Dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa penerapan E-Gov secara esensial merupakan tindakan inovatif bagi terselenggarakannya pelayanan publik yang dapat menciptakan kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah.

Memperhatikan pendapat yang telah pernah mengutarakan oleh Pathak et al dapatlah diambil sebuah pemahaman bahwasannya penerapan E-Gov. pada saat ini tidak boleh dipandang hanya sebagai bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis ICT dengan memanfaatkan jaringan internet semata. Ada banyak hal yang  lebih penting dan dari pada itu, sehingga E-Gov. harus dipandang sebagai sebuah model aktivitas kepemerintahaan integratif yang dicirikan oleh adanya sebuah proses aktivitas kerja seluruh organisasi sektor publik yang mampu menciptakan terjadinya demokratisasi pemerintahan yang lebih terpercaya, maupun berbagai aspek tindakan pemerintah lainnya yang lebih transparan, akuntabel, cepat, tepat dan akurat melalui aplikasi ICT, karena kehadliran E-Gov. ternyata mampu menciptakan serta memperbaiki kualitas interaksi antara pemerintah dengan berbagai pihak. Berbagai interaksi yang lajim dapat ditingkatkan kualitas interaksinya itu diantaranya adalah interaksi antara pemerintah dengan warga negara atau Government to Citizen (G to C), interaksi pemerintah dengan swasta Government to Business (G to B), serta interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan pemerintah Government to Government (G to G) maupun bentuk-bentuk interaksi lainnya, baik yang berjalan secara upward interaction, downward interaction maupun yang berjalan secara backward interaction serta forward interaction sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja internal organisasi pemerintahan yang lajim disebut sebagai internal government operation (Backus; 20010).

Pendek kata, bahwa dengan kehadliran E-Gov. yang diaplikasikan secara konsekwen oleh negara-negara maju ternyata mampu membuka peluang yang seluas-luasnya bagi negara itu untuk melakukan perbaikan kinerja mereka. Mereka dengan sangat meyakinkan telah melakukan pergeseran pola kerja yang semula bersifat negatif dan banyak mendapat kecamanan serta menimbulkan kekecewaan warga negara itu, telah menjelma menjadi pola kerja yang penuh dengan pujian dan kepuasan dari berbagai pihak karena kualitasnya yang menjadi semakin meningkat dengan terciptanya interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang semakin harmonis. Sementara itu kinerja internal organisasi sektor publiknya juga menjadi sangat efektif dan efisien sehingga cost of public service delivery yang ditanggung oleh masyarakat menjadi sangat murah yang berdapak positif pada peningkatan kualitas interaksi yang terjadi antara negara dengan warga masyarakatnya, baik mereka yang berstatus sebagai users, citizen maupun yang berstatus sebagai customer. Menanggapi tentang berbagai manfaat positif yang dapat dirasakan oleh negara-negara maju yang telah mengaplikasikan E-Gov. 

Mengomentari tentang berbagai hasil dan dampak positif yang telah dirasakan oleh berbagai negara maju melalui penerapan E-Gov. tersebut, Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) dalam UN Government Survey (2008: 3) mengatakan sebagai berikut;

Innovation in information and communication technologies have also provided an apportunity for effective working modalities across government agencies. Whereas at an early stage ICT was viewed as an important tool for improving efficiency, as organizations become more mature and more complex, the role of ICT needs to evolve to enable onter-organizational linkages and, with it, the need for e-government coordination as such, ICT is being viewed as a key tool to bring about a change in service delivery.

Menyimak tentang apa yang disampaikan oleh OECD tersebut, memberikan pemahaman yang lengkap bagi kita bahwa kehadliran E-Gov bagi organisasi sektor publik atau organisasi pemerintahan itu adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa dihindarkan, apabila negara itu benar-benar memiliki keinginan yang kuat dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja mereka. Pada umumnya ada 3 (tiga) aspek dari kinerja organisasi sektor publik yang mampu ditingkatkan kualitasnya melalau penyelenggaraan E-Gov. yang meliputi:

-     Penyerahan atau pemberian e-service kepada masyarakat secara efisien, efektif, yang dilakukan oleh pemerintah dengan memegang teguh pada prinsip-prinsip equity, impartiality dan equality.

-     Peningkatan kepuasan bagi warga negara maupun pihak swasta karena adanya pelayanan pemerintah yang dilakukan secara cepat, tepat dan akurat karena proses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selalu didasarkan pada sikap dan perilaku public servants yang penuh semangat, proaktif, progresif dan positif tanpa.

-     Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada organisasi sektor publik, karena adanya interaksi yang berjalan secara lancar, transparan dan akuntabel.

Sementara itu menurut hasil survey yang pernah dilakukan oleh Pathak et al (2008) bahwa pengaplikasian program E-Gov yang dilakukan secara konsekwen itu ternyata juga terbukti sangat ampuh dan efektif untuk memberantas korupsi, khususnya korupsi di bidang pemberian atau penyerahan jasa pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada mereka yang membutuhkannya.  Salah satu bentuk korupsi bidang pelayanan publik yang bisa diminimalisir secara efektif melalui  penyelenggaraan E-Gov itu adalah apa yang lajim disebut sebagai petty bureaucratic corruption maupun yang disebut sebagai low-level administrative corruption (Pathak et al; 2008) yang sering dilakukan oleh kelompok birokrat kelas bawah yang oleh Lipsky (1980) diistilahkan sebagai Street Level Bureaucrats.

Berkaca dari berbagai fakta keberhasilan oleh negara-negara maju dalam menerapakan E-Govtersebut, pada saat ini banyak negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia yang berusaha mengikuti langkah-langkah yang telah diambil oleh berbagai negara maju tersebut, yakni mulai berusaha untuk mengaplikasikan E-Gov di republik tercinta ini. Sudah barang tentu bahwa Indonesia juga memiliki harapan yang besar, bahwa dengan diterapkannya E-Gov ini juga akan dapat membawa hembusan angin segar dan kesuksesan yang memuaskan banyak pihak, sebagaimana yang telah diraih oleh berbagai negara maju yang telah lebih dahulu menerapkan E-Gov di negaranya. Dengan kata lain bahwa Indonesia melalui E-Gov. nya juga sangat menaruh harapan untuk dapat meningkatkan efektivitas kerja, efisiensi biaya, serta bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar jalannya proses pelayanan publik bagi warga negaranya, baik bagi mereka yang berstatus sebagai citizens, client, users maupun customers